TryMediaNusantara.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menegaskan bahwa transformasi digital nasional tidak boleh terjebak pada sekadar pembuatan aplikasi baru. Fokus utama kini digeser pada penataan ulang cara kerja anggaran dan integrasi data lintas sektoral guna memastikan layanan publik yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“Digitalisasi itu bukan sekadar membuat aplikasi. Kita harus menata ulang bagaimana anggaran dialokasikan dan bagaimana data dikelola agar benar-benar terintegrasi,” ujar Menkomdigi dalam sebuah diskusi kebijakan di Jakarta. Menurutnya, ego sektoral dalam pengelolaan data selama ini menjadi hambatan utama yang membuat birokrasi terasa lamban dan tumpang tindih.

Kementerian Komdigi kini tengah menyusun skema anggaran yang lebih ramping namun berdampak besar, dengan memprioritaskan infrastruktur digital di wilayah tertinggal. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran akan tercapai jika data yang digunakan akurat. “Data adalah kompas kita. Tanpa data yang sinkron antar-lembaga, anggaran sebesar apa pun akan menguap tanpa hasil yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat keamanan siber seiring dengan percepatan migrasi data ke ruang digital. Menkomdigi menyebut bahwa kepercayaan publik adalah mata uang utama dalam transformasi ini. “Kita tidak hanya bicara soal kecanggihan teknologi, tapi soal bagaimana rakyat merasa aman saat mengakses layanan pemerintah,” tegasnya di hadapan para pemangku kepentingan.

Sebagai langkah konkret, Komdigi akan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek digitalisasi di tingkat daerah maupun pusat. “Visi kita jelas: satu data, satu kebijakan. Tidak ada lagi setiap dinas punya aplikasi sendiri-sendiri yang tidak bisa bicara satu sama lain. Kita tata ulang semuanya sekarang demi masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif,” tutup Menkomdigi dengan optimistis.