TriMediaNusantara.com, Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi resmi menggelar sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat. Melalui program ini, Kota Jambi terpilih menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project) di tingkat nasional.

Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Bapperida Kota Jambi pada Jumat pagi (22/05/2026). Acara dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., serta dihadiri oleh Direktur Integrasi Data Pembangunan Nasional bersama jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dari keberhasilan setiap kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Program pemerintah akan berjalan jauh lebih efektif apabila didukung oleh data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Diza. Menurutnya, data yang kuat dan akurat sangat krusial agar bantuan sosial dapat dirasakan manfaatnya secara tepat sasaran oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Penerapan sistem digitalisasi data sosial ini diharapkan mampu mengatasi sengkarut penyaluran bantuan yang selama ini kerap memicu polemik akibat data penerima yang tidak sinkron. Diza menambahkan, persoalan tersebut umumnya bukan karena unsur kesengajaan, melainkan akibat proses verifikasi dan pendataan yang belum terpadu secara maksimal. Karena itu, integrasi data secara menyeluruh menjadi langkah konkret demi meminimalkan kesalahan di lapangan.

Selain penguatan infrastruktur sistem data, Pemkot Jambi juga menekankan pentingnya edukasi yang berkelanjutan kepada para agen informasi serta masyarakat penerima manfaat. Langkah ini dinilai penting agar transformasi digital ini dapat dipahami dan diikuti dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Tujuan utama dari program ini sederhana namun sangat penting: memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” tegas Diza.

Melalui implementasi sistem baru ini, Pemerintah Kota Jambi berharap tata kelola pelayanan sosial akan menjadi lebih transparan, akuntabel, serta mudah dipantau oleh publik. Transformasi ini juga diharapkan memperkuat sinergi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi meningkatkan kesejahteraan warga Kota Jambi. (Amel)