TryMediaNusantara.com, Makassar – Maraknya penyebaran hoaks hingga manipulasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memicu keprihatinan serius di Sulawesi Selatan. Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Informasi dan Komunikasi Sulsel mendesak pemerintah agar menjadikan literasi digital sebagai mata pelajaran wajib, bukan sekadar program pelengkap.

Desakan ini disuarakan bertepatan dengan Peringatan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia 2026 di Makassar. Pernyataan sikap tersebut digulirkan sebagai bentuk koreksi total terhadap keberadaan internet yang kini berpotensi menjadi ancaman baru tanpa adanya literasi digital yang memadai.

“Sikap tegas ini menyikapi dampak negatif perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), sehingga ke depan literasi digital harus menjadi mata pelajaran wajib,” kata Kepala Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selfia, di Makassar, Minggu (17/5/2026).

Koalisi besar ini diinisiasi oleh berbagai elemen, mulai dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMI, ASPikom Sulselbar, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sulsel, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMIKOM) UMI, Communication Labs Squad (CLS) UMI, hingga Komunitas Mahasiswa Pegiat Literasi Digital UMI.

Mereka menyoroti tajam maraknya manipulasi digital, propaganda negatif, serta penyebaran konten deepfake yang kian tak terkendali. Koalisi menilai, teknologi AI yang berjalan tanpa kendali etis justru memperburuk kondisi sosial. Mereka juga mengecam keras penggunaan algoritma media sosial yang sengaja dirancang memancing kemarahan publik demi mendongkrak engagement.

“Teknologi seharusnya menjadi alat penyelamat, bukan alat manipulasi yang memperkeruh ruang publik,” tegas Selfia.

Koalisi mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera menyusun regulasi yang memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum wajib, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Menurut mereka, perluasan infrastruktur internet yang masif tanpa diimbangi edukasi menyaring informasi sangatlah berbahaya. Hal itu diibaratkan seperti memberikan pisau tajam kepada anak kecil. Oleh karena itu, pendidikan literasi adalah benteng utama menangkal hoaks, manipulasi, serta polarisasi di ruang siber.

Pemerintah juga diminta tidak hanya fokus membangun fisik seperti kabel optik dan jaringan internet, tetapi wajib memprioritaskan penguatan kapasitas manusianya. Terlebih, fakta di lapangan menunjukkan masih ada sekitar 60 juta masyarakat Indonesia yang belum melek internet, sementara pengguna yang sudah ada pun masih rentan termakan disinformasi.

Menariknya, koalisi ini tidak hanya menuntut pemerintah, tetapi juga memberikan solusi mandiri bagi masyarakat. Salah satunya adalah ajakan untuk menjalankan “puasa digital” minimal dua hingga empat jam setiap harinya.

Langkah ini dinilai krusial untuk memangkas kebisingan di dunia maya (digital noise) sekaligus menjaga kesehatan mental masyarakat dari ketergantungan gawai.

Bagi koalisi, Hari Telekomunikasi Sedunia tidak boleh sekadar menjadi seremonial tahunan yang minim dampak. Momentum ini harus menjadi alarm tanda bahaya untuk segera membangun ekosistem digital Indonesia yang sehat, kritis, dan tetap manusiawi.