TryMediaNusantara.com, Lampung Timur – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Timur terus berbenah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menggelar sosialisasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan optimalisasi layanan digital di lingkungan kerja Kemenag.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran mengenai pentingnya statistik sektoral sebagai basis pengambilan kebijakan yang akurat.

Dalam arahannya, ditekankan bahwa data statistik bukan sekadar angka di atas kertas. IPS menjadi tolok ukur sejauh mana instansi pemerintah mampu menyelenggarakan kegiatan statistik secara mandiri dan berkualitas.

“Statistik sektoral yang kuat adalah fondasi utama untuk mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan. Tanpa data yang valid, layanan digital kita tidak akan maksimal,” ungkap pihak Kemenag Lampung Timur dalam keterangannya.

Selain soal data, sosialisasi ini juga fokus pada pemanfaatan berbagai platform layanan digital yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama RI. Para pegawai didorong untuk lebih lincah mengoperasikan aplikasi layanan guna mempercepat urusan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:

  • Integrasi Data: Memastikan data dari tiap unit kerja selaras dan tidak tumpang tindih.

  • Standarisasi IPS: Memahami indikator-indikator penilaian agar Kemenag Lampung Timur meraih hasil maksimal dalam evaluasi nasional.

  • Keamanan Data Digital: Menjaga kerahasiaan dan integritas data sektoral dari ancaman siber.

Langkah penguatan statistik sektoral ini diharapkan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Dengan data yang tertata rapi, Kemenag Lampung Timur dapat memetakan kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan secara lebih presisi, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Kemenag tidak hanya berfokus pada urusan keagamaan secara konvensional, tetapi juga sangat serius dalam mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan modern berbasis data (data-driven government).