TryMediaNusantara.com, Singaraja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus mematangkan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam bertransaksi secara digital. Langkah terbaru diwujudkan lewat gelaran Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada aplikasi Katalog Elektronik Versi 6.

Acara sosialisasi yang digelar secara daring via Zoom Meeting ini dipandu langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan dan dibuka oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buleleng. Edukasi ini dinilai krusial mengingat sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah kini dituntut beralih sepenuhnya ke ranah digital. Sejumlah narasumber kompeten dihadirkan guna mengupas tuntas mekanisme baru ini. Mulai dari Kepala Bidang Perbendaharaan, perwakilan LPSE, perwakilan PT Telkom, hingga jajaran Bank BPD Bali Cabang Singaraja. Adapun peserta yang disasar merupakan ujung tombak keuangan daerah, yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Bendahara Pengeluaran dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD)

Tak sekadar teori, sosialisasi kali ini langsung diuji coba lewat simulasi transaksi pembayaran barang dan jasa secara riil pada Katalog Elektronik Versi 6 menggunakan fasilitas KKPD. Dalam uji coba tersebut, dilakukan praktik langsung pembayaran belanja makan dan minum oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Buleleng dengan panduan ketat dari para narasumber.

Menariknya, jalannya simulasi sempat diwarnai kendala teknis akibat jaringan internet yang kurang stabil di lokasi. Hal tersebut sempat memicu penundaan proses pembayaran digital. Kendati begitu, berkat kesiapan tim teknis, proses transaksi akhirnya sukses diselesaikan dalam koridor waktu yang telah ditentukan.

Melalui insiden teknis tersebut, para narasumber mengingatkan seluruh perangkat daerah akan pentingnya menjaga kestabilan infrastruktur jaringan internet di kantor masing-masing. Selain faktor sinyal, ketepatan waktu serta aspek kehati-hatian dalam setiap tahapan mengeklik menu pembayaran pada aplikasi menjadi kunci sukses penyerapan anggaran secara digital.

Di akhir sesi, tim narasumber kembali menegaskan bahwa integrasi KKPD ke dalam E-Katalog Versi 6 bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Kebijakan ini adalah langkah strategis nasional yang diadopsi daerah demi menjamin tata kelola keuangan yang jauh lebih efektif, transparan, dan akuntabel di era modern.