TryMediaNusantara.com, Surabaya – Fenomena pembingkaian informasi atau framing terhadap kinerja pemerintah di ruang digital kini menjadi perhatian serius para pakar komunikasi dan literasi. Di tengah derasnya arus informasi, narasi yang dibangun seringkali sengaja diarahkan untuk membentuk persepsi publik tertentu, baik positif maupun negatif, tanpa menyajikan fakta secara utuh. Hal ini menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni agar tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan atau disinformasi yang merugikan stabilitas sosial.

Pakar komunikasi menilai bahwa framing merupakan hal yang wajar dalam dunia jurnalistik dan media sosial, namun menjadi berbahaya jika tujuannya adalah untuk mendistorsi kebijakan pemerintah demi kepentingan pihak tertentu. Kemampuan publik dalam membedakan antara fakta objektif dan opini yang dibungkus fakta menjadi kunci utama. “Framing itu bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap sebuah kebijakan. Jika literasi digital kita rendah, maka kebijakan yang sebenarnya baik bisa dianggap buruk hanya karena potongan informasi yang tidak lengkap,” ujarnya dalam sebuah diskusi literasi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan komunikasi publik yang transparan dan mudah dipahami. Keterbukaan informasi dinilai sebagai cara terbaik untuk melawan framing negatif yang tidak berdasar. “Pemerintah harus hadir dengan data yang valid dan cepat merespons isu. Namun di sisi lain, masyarakat juga jangan langsung menelan mentah-mentah apa yang viral di media sosial. Cek sumbernya, bandingkan dengan media arus utama,” tambahnya dalam sesi wawancara mengenai dinamika informasi digital.

Tantangan terbesar saat ini adalah algoritma media sosial yang cenderung menggiring pengguna masuk ke dalam “ruang gema” (echo chamber), di mana mereka hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi. Hal ini memperparah dampak framing yang sengaja dibuat untuk memecah belah opini publik. “Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tapi soal nalar kritis. Kita harus sadar bahwa apa yang muncul di timeline kita sudah melewati filter algoritma yang bisa jadi tidak netral,” tegasnya saat menjelaskan urgensi edukasi digital.

Sebagai penutup, penguatan literasi digital diharapkan dapat menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih sehat dan beradab di dunia maya. Dengan masyarakat yang cerdas memilah informasi, framing yang bersifat destruktif terhadap pemerintah maupun lembaga negara lainnya tidak akan mudah memicu kegaduhan. “Target kita adalah masyarakat yang melek informasi. Jika publik sudah kritis, maka upaya framing jahat akan mati dengan sendirinya karena masyarakat lebih percaya pada data dan fakta yang akurat,” pungkasnya menutup penjelasan.