TryMediaNusantara.com, Tangerang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang memberikan perhatian serius terhadap efektivitas layanan pengaduan konsumen berbasis digital di wilayahnya. Legislator menekankan bahwa transformasi digital dalam sistem pengaduan seharusnya tidak hanya sekadar mengikuti tren, tetapi harus dibarengi dengan kecepatan respons dari instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi secara maksimal di tengah pesatnya transaksi ekonomi digital saat ini.

Anggota DPRD Tangerang menyatakan bahwa kehadiran platform digital harus mampu memangkas birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit. Masyarakat kini membutuhkan kepastian hukum dan solusi instan atas kerugian yang mereka alami, baik dalam transaksi barang maupun jasa. “Kita sudah masuk era digital, jadi jangan sampai laporannya cepat masuk secara sistem, tapi penanganannya masih manual dan lama. Masyarakat butuh solusi nyata, bukan sekadar nomor tiket pengaduan,” ujarnya saat dimintai keterangan di Gedung DPRD.

Lebih lanjut, DPRD berharap dinas terkait dapat mengintegrasikan sistem pengaduan tersebut dengan unit reaksi cepat di lapangan. Dengan adanya sinkronisasi data, setiap laporan yang masuk dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti secara transparan. “Digitalisasi ini adalah alat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kami di dewan meminta agar setiap laporan yang masuk dipantau secara ketat durasi penyelesaiannya, sehingga konsumen merasa benar-benar dijaga oleh negara,” tambahnya dalam sesi wawancara mengenai fungsi pengawasan.

Pihak legislatif juga menyoroti pentingnya sosialisasi masif agar masyarakat paham bagaimana cara memanfaatkan kanal digital tersebut dengan benar. Tantangan literasi digital masih menjadi perhatian, mengingat belum semua lapisan masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi atau portal resmi pemerintah. “Infrastrukturnya harus ramah pengguna. Selain sistemnya yang harus kencang, edukasi kepada konsumen juga harus jalan terus supaya mereka tahu kemana harus melapor jika merasa dirugikan,” tegasnya menjelaskan strategi perlindungan konsumen.

Sebagai penutup, DPRD Tangerang berkomitmen untuk terus memantau kinerja instansi pelaksana dalam menangani keluhan warga. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan sistem pengaduan digital tersebut berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif bagi iklim usaha di Kota Tangerang. “Target kita adalah pelayanan publik yang prima. Kalau pengaduan digitalnya responsif, maka kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen di Tangerang akan semakin kuat,” pungkasnya menutup penjelasan.