TryMediaNusantara.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mematangkan kesiapan Pranata Humas Pemerintah dalam menghadapi pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pengelolaan Big Data. Langkah ini diambil guna memastikan komunikasi publik di era transformasi digital tetap akurat, relevan, dan efisien. Pemerintah memandang bahwa teknologi ini bukanlah ancaman, melainkan instrumen krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi masyarakat luas.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Komdigi, Prabu Revolusi, menekankan pentingnya adaptasi teknologi bagi setiap praktisi humas di instansi pemerintah. Ia menyatakan bahwa penguasaan AI akan membantu humas dalam memetakan isu secara cepat dan tepat sasaran. “Teknologi ini memberikan peluang besar bagi Pranata Humas untuk bekerja lebih strategis, tidak lagi hanya sekadar teknis, namun mampu melakukan analisis data yang mendalam,” ujarnya dalam kegiatan yang digelar di Jakarta.

Dalam prosesnya, Komdigi memberikan pembekalan intensif mengenai pemanfaatan algoritma dan analisis data besar. Hal ini bertujuan agar humas pemerintah dapat memprediksi tren komunikasi dan merespons sentimen publik dengan data yang valid. Prabu menambahkan, “Pemanfaatan Big Data memungkinkan kita memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga, sehingga narasi yang dibangun pemerintah bisa lebih nyambung dengan realita di lapangan.”

Namun, di tengah kemudahan teknologi tersebut, Komdigi juga mengingatkan pentingnya etika dan integritas data. AI harus digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk menghindari penyebaran disinformasi atau bias algoritma. “Meskipun kita menggunakan mesin, sentuhan manusia dan etika jurnalistik tetap menjadi filter utama dalam penyebaran informasi publik,” tegasnya dalam sesi wawancara mengenai tantangan integritas data di instansi negara.

Sebagai penutup, program peningkatan kompetensi ini diharapkan mampu melahirkan talenta humas yang tidak hanya cakap berkomunikasi, tetapi juga ahli dalam literasi digital. “Target kita adalah menciptakan ekosistem komunikasi publik yang modern dan adaptif. Kita ingin Pranata Humas menjadi garda terdepan yang profesional dalam mengawal kebijakan pemerintah di ruang digital yang kian kompleks ini,” pungkas Prabu Revolusi menutup penjelasannya.